jika komisi pemberantasan korupsi (kpk) serius akan mengungkap surat keterangan lunas (skl)pada badan penyehatan perbankan nasional (bppn), dengan demikian yang serta mesti dimintai keterangan adalah kaum pejabat bppn dalam saat itu (2002-2004).
merekalah dan mengusulkan juga melelang murah aset negara. kpk harus memanggil para ketua bppn juga deputi-deputi bppn dan diduga adalah otak dari skl serta realese and discharge ini, kata anggota komisi xi dpr ri daripada partai demokrat, achsanul qosasi, pada diantara news, jakarta, selasa.
pimpinan bppn saat tersebut syafrudin tumenggung, deputy bppn eko santoso budianto.
keduanya, papar achsanul, dan mengajukan persetujuan realese and discharge kksk atas nama syamsul nursalim, the tje min, husodo a, the nin khong.
merekalah dan ada kaitan melalui kaum konglomerat ketika itu. bppn mengajukan permohonan kepada pemerintah supaya diterbitkan release and discharge dengan recovery 20 persen. sisanya dianggap lunas, kata dia.
bppn, lanjut dia, dikelola dengan kaum bankir yang diduga membela konglomerat.
dpr ri sangat mendukung langkah kpk guna memperjelas sejarah pesta lelang aset negara ketika itu. audit forensik dan diperlukan untuk mengungkap semangat transaksi, itulah achsanul.